
Bengkulu Selatan sampai kini masih didera krisis bahan kebutuhan utama yang sangat mendasar yaitu Krisis Listrik, BBM dan Pupuk. Tiga bahan atau produk utama ini sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari tiga krisis pasokan produk yang ada diatas yang lebih meresahkan dan berpengaruh besar terhadap ekonomi, pendidikan dan emosional masyarakat adalah krisis listrik. Hampir setiap hari di surat khabar terutama harian Radar Selatan pada kolom Lapor Dang, berisikan SMS dari masyarkat yang menggambarkan kekesalan mereka baik itu berupa sindiran maupun berupa cacian dan makian. Bagi kita yang merasakan krisis ini mungkin bisa memaklumi kritikan tersebut.
Saya pernah menulis di harian ini solusi untuk mengatasi krisis listrik ini. Namun kini saya mencoba memandang krisis listrik ini dengan cara yang lain. Tidak bisa di bantah bahwa akibat dari seringnya lampu mati dan tidak stabilnya tegangan listrik ini sudah sangat merugikan masyarakat luas yang menjadi pelanggan PLN. Sekarang mari kita urai secara sederhana sejauh mana kerugian yang di derita oleh masyarakat atau daerah Bengkulu Selatan. Akibat listrik mati ini masyakat dirugikan karena harus membeli barang pengganti seperti Minyak Tanah, Lilin, Bensin untuk genset disamping itu ada kerugian lain yaitu kerusakan alat elektronika seperti AC, TV, Kulkas, Mesin Cuci, Radio Tape, Kipas angin, Pompa Air, (ikan busuak kulkas ndiak dingin, nasi bangai magir jar mati), dll. Kerugian ini bertambah dengan beberapa alat produksi / usaha yang tidak bisa berfungsi misalnya alat pertukangan kayu, Alat masak restoran, Mesin photo copy, Komputer dan masih banyak sekali yang lainnya.
Bila kita asumsikan jumlah pelanggan PLN Bengkulu Selatan itu sebanyak 20.000 rumah/meteran KWH, bila setiap listrik mati dibutuhkan uang berkisar 20.000 untuk membeli lili, minyak, tanah, bensin dan seandainya setiap minggunya listrik mati 2 kali saja maka dapat kita hitung sebagai berikut ; 20.000 rumah X Rp.20.000,- X 2 malam X 4 Minggu = Rp. 3.200.000.000 / bulan. Dari hasil pembicaraan saya dengan seorang pengusaha yang beralamat di jalan Sudirman Manna dia mengatakan bila lampu mati dia mengeluarkan uang minimal Rp. 250.000,- utk bahan bakar genset agar usaha tetap jalan dan tidak rugi. Kalau kita asumsikan jumlah pengusaha diseluruh Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 2000 pengusaha katakanlah ini termasuk kantor pemerintah dan kantor swasta. Maka dapat kita hitung kerugian yang diderita yaitu Rp. 250.000,- X 2000 pengusaha X 2 X 4 minggu = Rp. 4.000.000.000,- /Bulan. Dengan seringnya lampu mati dan tidak normalnya tegangan listrik juga timbul kerugian antara lain rusaknya peralatan elektronik yang kita asumsikan Rp. 250.000.000.- perbulannya. Jadi total kerugian kabupaten Bengkulu Selatan perbulan di perkirakan Rp. 7.450.000.000,- kalau selama satu tahun Rp. 89.400.000.000,- . Sedangkan bila Pemerintah Daerah mau berbuat untuk mengatasi krisis ini dalam jangka pendek cukup dengan uang lebih kurang Rp. 6.000.000.000,- saja.
Dari beberapa kejadian kebakaran yang dapat kita baca dari harian kebanggaan kita ini (RASEL) cukup banyak sekali kebakaran yang di sinyalir atau di duga disebabkan oleh hubungan pendek listrik, hal ini mungkin saja terjadi bila tegangan terlalu tinggi apalagi frekwensi tegangan listrik tidak normal akan mengakibatkan kabel menjadi panas bahkan membara dan hal inilah yang juga bisa menjadi penyebab kebakaran akibat jaringan listrik.
Mengingat hitungan di atas dan membaca keluhan masyarakat dari beberapa media baik surat kabar maupun internet (facebook) maka saya merasa sedih karena teringat perjanjian saya dengan Dirwan Mahmud dan Hartawan hitam di atas putih dan didepan notaris yang berisikan bahwa bila dilantik menjadi Bupati Bengkulu Selatan, maka Dirwan Mahmud dan Hartawan akan menjalankan program dari saya yaitu menormalkan listrik paling lambat 90 hari setelah dilantik. Bahkan saya menjamin seandainya waktu itu Dirwan dilantik saya akan bantu beliau menormalkan listrik dengan memasok mesin deisel / Genset sebanyak 5 sampai 6 unit dalam kondisi baru, berkerja sama dengan PT. Teknik Unggul Jakarta paling lambat 30 hari setelah dilantik. Kalau seandainya Dirha dilantik 4 bulan lalu maka listrik Bengkulu sudah normal 3 bulan yang lalu dengan hitungan ekonomis masyarakat sudah bisa menghemat sebesar Rp. 7.450.000.000,- X 3 = Rp. 22.350.000.000,- dan pemerintah daerah sudah diuntungkan Rp. 22.350.000.000,- - Rp. 6.000.000.000,- = Rp. 16.350.000.000 ,-. Sungguh angka yang cukup besar bagi daerah miskin seperti Bengkulu Selatan.
Kembali ke judul tulisan di atas KRISIS LISTRIK DAN PILKADA ULANG, apakah ada hubunganya ?. Para pembaca yang budiman hubungannya sangat akrab luluak kundang kantin....hehehe. Sebagai mana kita baca di harian kesayangan kita ini beberapa waktu yang lalu bahwa biaya penyelenggaraan Pilkada ulang itu membutuhkan uang lebih kurang sebesar Rp. 6 milyar jadi sama dengan biaya menormalkan listrik Bengkulu Selatan....hehehe “benarkan! hubunganya sangat mesra”. Bila saja Dirha dilantik, bila saja tidak ada keputusan MK, bila saja masyarakat pemilih menggunakan hati nurani, bila saja tidak pakai kain pelikat ngan jilbal, bila saja KPU cermat dalam menentukan calon, bila saja para Calon jujur dan masih banyak lagi bila saja, andai kata, kalau, seandainya serta kata-kata penyesalan lain yang bisa kita ucapkan dengan ringannya dari lidah tak bertulang yang tidak akan mempengaruhi sang waktu yang sudah berlalu. Yang jelas andai kata “bila saja” diatas tidak terjadi maka berarti Bengkulu Selatan sudah punyak uang sebesar Rp. 6 M untuk mengatasi krisis listrik karena tidak akan ada pilkada ulang.
Berbicara bila terjadi pilkada ulang maka tidak menutup kemungkinan uang negeri ini terkucur lebih besar lagi, karena bisa saja terjadi dua putaran, belum lagi bila terjadi gugat - menggugat lagi ke MK. Gugatan ke MK kemungkinan besar bisa saja terjadi bila kita semua tidak mencermati kembali persyaratan administrasi para calon dan kita rakyat tidak bijaksana dalam memilih, karena kemungkinan masih saja ada yang bermasalah misalnya Ijazah, SKCK (sebab bisa saja diantara calon yang ada juga pernah di hukum pidana dengan ancaman lebih 5 tahun penjara), kasus money politik pada putaran pertama dan putaran kedua, dukungan Partai poilitik yang tidak sah atau persyaratan lainnya yang palsu atau rekayasa, ini tidak terkecuali termasuk penulis sendiri. Kemungkinan MK jilid II itu juga bisa terjadi karena para calon tidak taat azaz jujur dan adil dengan segala kecurangan pada Pilkada ulang nantinya misalnya politik tanci (Pakai Kain Sarung), penggelembungan suara dan ditambah dengan masyarakat pemilih yang masih terpengaruh dengan jual beli masa depan dengan jual suara ini. Jadi kemungkinan Bengkulu Selatan Pilkada berulang-ulang dan berkepanjangan itu tetap ada, nah..! sekarang tinggal rakyat yang menentukan mau anggaran untuk pilkada berulang-ulang atau untuk mengatasi krisis Litrik, BBM, Pupuk dan pembangunan lainnya, pilihan terserah rakyat. (Penulis Alumi Ekonomi UNIB)

